Dana Disilpakan, Pembangunan Dipastikan Selesai

• Kades Tepis Dugaan SPJ Fiktif

NAPAL PUTIH RU - Kades Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih, Muhtadi, angkat bicara kabar terkait dugaan pekerjaan bangunan yang bersumber dari ADD/DD TA 2018, belum dikerjakan dan muncul dugaan SPJ fiktif. Dibeberkan Kades, pada prinsipnya, persoalan hukum yang sempat ia hadapi berkaitan dengan konflik yang terjadi dengan sejumlah perusahaan di wilayah desanya. Dan Kades memastikan, persoalan itu telah berakhir damai dan dinyatakan selesai. Ketika disinggung soal realisasi ADD/DD TA 2018 di desanya, Muhtadi mengaku, memang sempat ada item fisik berupa jalan rabat beton dengan volume 250 meter dan menyerap anggaran sekitar Rp 200 juta, belum dikerjakan. Namun Muhtadi memastikan, seluruh kebutuhan material dalam kegiatan pembangunan jalan rabat beton di desanya yang terletak di dusun KM 40 itu, sudah dibelanjakan dan berada di lokasi. Sementara dari total anggaran yang dibelanjakan itu, ada sisa anggaran sekitar Rp 71 juta yang berada di rekening desa atau disilpakan. Sisa anggaran disilpakan itu, menurut Muhtadi, akan dimasukkan dalam rancangan APBDes TA 2019 dan diperuntukan pembayaran upah pekerja dan upah langsir membawa material toko ke lokasi pekerjaan. \"Duit di rekening desa, kita masukkan ke Silpa APBDes 2019. Kalau belum penetapan APBDes belum bisa bergerak. Rabat beton, anggaran Rp 200 juta sekian dan volume 250 meter. Separuh anggaran sudah beli bahan material. Uang yang ada di rekening tinggal upah tukang dan upah langsir material dari toko,\" terangnya. Ketika disinggung soal dugaan SPJ fiktif, Muhtadi dengan tegas membantahnya. Ia menyatakan, persoalan yang ada hanya berkaitan dengan laporan anggaran penggunaan operasional BPD. Persoalan laporan anggaran operasional yang dimaksud dalam konteks ini, kata Muhtadi, terkait pengunaan anggaran operasional BPD yang tidak sesuai antara laporan dan kegunananya. Dalam laporannya, anggaran operasional BPD dibagi bulat-bulat dalam bentuk uang kepada seluruh anggota, tidak dibelikan dalam bentuk barang. \"Itu operasional BPD yang tidak dibelikan barang. Harusnya, gaji anggota BPD itu-kan, lain-lain. Itu disamakan semuanya. Gaji dan anggaran operasional dibagikan semua. Dia tidak tahu dengan apa yang harusnya dibelikan dalam RAB. Yang lainnya tidak ada kendala. Yang jadi masalah hanya penggunaan operasional BPD. Tidak dibelikan barang, duitnya dibagi rata. Yang jelas, kita selesaikan SPJ masing-masing. Itu saja,\" tandasnya. (sig)