Mutasi Jangan Ganggu Kinerja

ARGA MAKMUR RU - Mutasi berjilid oleh Pemda Bengkulu Utara (BU), tak hanya membuat debar-debar pejabat di lingkungan pemda. Tapi juga dikhawatirkan mengganggu, proses kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak cuma itu, keberadaan OPD kosong pejabat definitif juga didesak untuk segera diisi dengan pejabat definitif, berdasarkan lelang jabatan yang anggarannya pun memang sudah ada. Ketua Komisi I DPRD BU, Pitra Martin menyampaikan sorotannya soal tak kunjung dilakukan pengisian jabatan kosong yang masih dipimpin pelaksanaan tugas (plt) oleh daerah. Tak hanya itu, dia juga menilai, mutasi berjilid yang dilakukan oleh daerah, bisa memberikan efek psikologis bagi para pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam pos-pos eselonering di setiap OPD. \"Saya kira, mutasi besar-besaran di awal tahun ini, akan lebih efektif,\" kata Pitra, kemarin. Lebih jauh, tak cuma menyorot soal mutasi. Pitra juga menyampaikan, agar dilakukan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satunya, kata dia, soal masih adanya OPD kantor, yang tentunya tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 yang menjadi salah satu dasar hukum, dalam perombakan OPD di daerah 2017 silam. \"Ini perlu disesuaikan. Karena dalam regulasi yang ada OPD itu terbagi dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas dan kecamatan. Tidak ada kantor,\" tegas Pitra menyorot keberadaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang di hampir setiap daerah sudah menjadi badan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPK-SDM) BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, menyampaikan alasannya soal mutasi berjilid. Versinya, selain perlu persiapan dan data-data pendukung, gelaran mutasi susulan itu juga disebabkan pejabat yang akan dilantik pertama, tengah berhalangan sehingga tak bisa hadir. \"Selain itu, evaluasi terus dilakukan dan kita hanya merujuk pada hasil kerja Baperjakat. Soal lelang jabatan, itu pasti akan dilakukan tahun ini,\" tukas Setyo. (bep)