Soal Perekrutan P3K, Pemda BU Berani?

ARGA MAKMUR RU - Kepastian perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), saat ini tinggal menunggu keberanian pemerintah daerah. Kenyataan ini, berdasarkan kran pengangkatan honorer Kategori 2 (K2) yang dijanjikan pemerintah, bisa dikatakan diserahkan kepada daerah. Ada formulir Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM) yang artinya, teken kontrak pemerintah daerah untuk menanggulangi kebutuhan anggaran untuk pembayaran gaji para P3K yang direkrut. Hingga kini, Pemda Bengkulu Utara yang tengah dikomandoi Ir H Mian sendiri, belum bergeming akan hal ini. Tak hanya BU saja, gamang atas titah pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 Manajemen Rekruitmen P3K, agaknya dialami oleh banyak daerah. Hanya saja publik di daerah ini, tengah menunggu kepastian resmi dari pentolan PDI-Perjuangan itu. Untuk memutuskan perekrutan P3K atau tidak. Sementara, daerah diburu waktu. Pasalnya, pusat mengisyaratkan bakal menggelar perekrutan sebelum dan sesudah pemilu. Politisi Nasdem dari DPRD BU, Slamet Waluyo, SH, menyambut baik kran pemerintah pusat yang bisa menjadi angin segar bagi ratusan honorer di daerah. Slamet juga sepakat, decesion maker (regulator di daerah,red) untuk sesegera mungkin menindaklanjutinya. Baik itu, siap atau tidak siapnya. \"Publik sedang menunggu kepastian,\" kata Slamet menegaskan soal P3K, kemarin. Namun begitu, Slamet mengingatkan soal pertimbangan finansial daerah. Analisa Slamet ini cukup lumrah, karena dalam postur APBD Bengkulu Utara dengan total Rp 1,2 triliun, belanja pegawai sudah menyedot angka yang tidak sedikit. Yakni hampir mencapai separuh APBD Bengkulu Utara atau senilai Rp 467 miliar. Angka ini belum ditambah lagi dengan pengadaan CPNS tahun lalu yang dalam sebulannya membutuhkan Rp 350 juta. \"Karena itu, kepastian sikap ini perlu segera disampaikan. BU merekrut P3K, atau tidak?\" tegasnya. Pemda BU bersama dengan daerah lainnya di Provinsi Bengkulu saat ini pun tampaknya cukup gamang. Kepala BKP SDM BU, Drs Setyo Budi Raharjo, MM, sendiri mengaku soal P3K ini akan dibahas mendalam. Permasalahan intinya, kata dia, tidak lain soal anggaran daerah. Sedikit bocoran, Setyo juga mengatakan kondisi yang sama pun dialami semua daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu. Salah satunya terkait dengan SPTM yang harus diteken daerah, manakala merekrut P3K yang diarahkan pusat, mengakomodir janji pengangkatan para honorer K2 di daerah. \"Masih akan dibahas. Tergantung dengan anggaran,\" singkatnya. (bep)