Untuk Pemilu Bersih, Bawaslu Gelar Jalan Santai

TUBEI RU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebong menggelar kegiatan jalan Santai Deklarasi Pemilu 2019 yang Bersih, berintegritas, Damai dan aman pada Sabtu (12/1). Selain jalan santai yang mengambil start di Kantor Bawaslu Lebong dan finish di lapangan Hatta atau tepatnya di lokasi Lebong Expo 2019. Di sepanjang perjalanan juga dilakukan pembagian stiker sosialisasi mengajak masyarakat mengawasi Pemilu 2019. Kegiatan yang dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harapan, SP, M.Si dan keluarga besar Bawaslu Lebong, Bawaslu Kecamatan dan Desa. Juga dihadiri Ketua KPU Lebong dan jajarannya serta PJU Polres Lebong. Jalan santai ini juga dirangkai dengan sosialisasi tolak politik uang, hoax, dan politisasi SARA. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, SP, M.Si memeberikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu Lebong yang melaksanakan agenda jalan santai tersebut. Dikatakan Parsadaan, kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu Lebong tersebut merupakan kegiatan yang pertama kalinya dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu. \"Patut diapresiasi, selain tampil dalam Lebong Expo 2019 mendirikan stand Pojok Pengawasan Pemilu. Kegiatan jalan santai sosialisasi Pemilu berintegritas ini memang baru pertama kalinya di Provinsi Bengkulu,\" ungkapnya di sela-sela pembagian doorprize. Sementara Ketua Bawaslu Lebong Jefrianto SP mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian usaha Bawaslu Lebong mendukung Pemilu 2019 yang bersih, berintegritas, damai dan aman. Juga mengajak masyarakat untuk berpartisipassi mengikuti Pemilu dan juga ikut mengawasi jalannya Pemilu di Kabupaten Lebong. \"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kami mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas Pemilu, seperti menolak politik uang, hoax, politisasi sara, dan segala bentuk kecurangan yang bisa merusak nilai demokrasi,\" ungkap Jefrianto yang didampingi anggota Bawaslu Lebong Sabdi Destian S.Sos dan Melky Agustian SH. Jefrianto menegaskan, kualitas penerapan demokrasi itu bukan hanya ditentukan oleh pihak penyelenggara, namun juga seluruh elemen masyarakat. \"Masyarakat pun memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menerapkan demokrasi yang berkualitas,\" tegasnya. (**)