ARGA MAKMUR RU - Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Provinsi Bengkulu, Dr Ir Yulfiperius, M.Si ketika dikonfirmasi Radar Utara pada Jum\'at petang, mengaku cukup mengikuti dinamika penyelenggaraan seleksi CPNS di BU. Menurutnya, akreditasi merupakan standar penilaian atas tingkatan penyelenggaraan kampus di sisi manajemen, baik itu dari universitas atau pun program studi. Dirinya pun menyayangkan syarat khusus yang menyedot perhatian publik dan menuai protes luas, tidak hanya di BU tapi Provinsi Bengkulu. \"Ini karena banyak kampus-kampus swasta dan jumlahnya lebih banyak dari negeri. Semestinya ini perlu menjadi perhatian,\" paparnya. Pria yang juga Rektor Unihaz Bengkulu itu menambahkan, jika memiliki visi peningkatan SDM dalam proses pengadaan pegawai, salah satu faktor yang bisa mendukungnya adalah standar Indek Prestasi Kumulatif (IPK). Dia menilai syarat itu, adalah lumrah, karena akan berkait dengan faktor intelejensia seseorang. Disinggung sikapnya dalam kemelut yang terjadi di BU? Peri, sapaan akrabnya, mengharapkan agar daerah bisa mengambil langkah yang bijak dalam permasalahan yang terjadi. Dia pun menyinggung peran-peran legislatif, dalam kemelut yang sudah menuai sorot publik banyak dan meluas tersebut. \"Selain rasional sehingga melepaskan imej tendensius, sebuah aturan atau pun kebijakan publik, harus tidak lebih kaku dari aturan di atasnya. Saya sudah meminta divisi hukum APTISI untuk menelaah permasalahan yang terjadi,\" tukasnya.
- Tamatan Empat PT Tak Bisa Ikut