Dari 103 Honorer K2, Hanya 10 Orang Bisa Ikut Tes CPNS

ARGA MAKMUR RU - Setelah disampaikan pengumuman secara resmi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten BU. Terkhusus untuk formasi honorer Kategori dua (K2) yang berpeluang lulus memperebutkan 1 formasi, hanya 10 orang. Pasalnya, dari total 113 honorer K2 di BU, 103 diantaranya memiliki usia di atas 35 tahun dan dipastikan tak mendapatkan kesempatan mengikuti tes. Mereka (103 Honorer K2,red) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti tes CPNS yang rencananya akan dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang. Kepala BKPSDM BU, Drs H Setyo Budi Raharjo, MM, ketika dikonfirmasi Radar Utara langsung di ruang kerjanya kemarin, memebenarkan kondisi ini. Budi menyampaikan, syarat usia 35 tahun adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat bahkan sudah tertera dalam pengumuman yang diterbitkan Radar Utara edisi Rabu (19/9) kemarin. \"Memang begitu persyaratannya sehingga peluang honorer K2 mengikuti tes CPNS ini sedikit, hanya kurang lebih 10 orang untuk memperebutkan 1 formasi yang disediakan dari Men-PAN,\" ujarnya. Disinggung terkait nasib 103 honorer yang tidak bisa mengikuti seleksi tes CPNS, Budi mengaku, saat ini Men-PAN masih berusaha untuk mengakomodir dengan mengupayakan masuk ke program PNS dengan perjanjian kontrak. \"Tetap akan diakomodir, hanya saja kita belum tahu kapan itu bisa terealisasi. Berdasarkan data yang kita ketahui, honorer K2 ini kebanyakan juga sudah banyak yang menjadi Guru Bantu Daerah (GBD), siapa tahu ada peluang di sana nantinya, namun kita belum mendapatkan informasi secara resmi dari pihak Men-PAN dan kita juga masih menunggu,\" tandasnya. Budi mengaku, akan terus berkoordinasi dengan pihak Men-PAN terkait nasib K2 ini, hanya saja ditegaskannya Men-PAN juga tidak hanya fokus pada BU melainkan kualifikasi menyeluruh se-Indonesia. \"Makanya kita minta untuk honorer K2 yang TMS dalam pelaksanaan seleksi CPNS ini diharapkan untuk bersabar menanti kebijakan pusat selanjutnya,\" demikian Budi. (tie)