Kemendes PDTT Rancang Kerja Sama Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

Bersama Kementerian PUPR JAKARTA – Memenuhi Undangan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktur Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar (PDPKT) pada Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah teringgal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Hasrul Edyar melaksanakan koordinasi dan meeting eksternal di Kementerian PUPR. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR agar dalam tahun 2018 terdapat sinergitas dan sinkronisasi dengan kegiatan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar. “Khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar,” ujar Hasrul Edyar dalam pertemuan yang diadakan di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut juga sebagai penjajakan awal rencana kerja sama di Kawasan Strategis Kawasan Pulau Kecil dan terluar melalui Memorandum of understanding (MoU) antara Kemendes PDTT dengan Kementerian PUPR. Dari pihak PUPR hadir Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, Kuswardono beserta jajarannya. Pertemuan ini membahas beberapa hal penting diantaranya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana desa/SPM (Standar Pelayanan Minimum) seperti PSAB, listrik, MCK, juga kebutuhan konektivitas seperti kapal barang, kapal penumpang, dermaga dan tambatan perahu. \"Selain itu juga sarana komunikasi seperti internet dan juga pemenuhan kebutuhan pengelolaan potensi sumber daya yang dimiliki seperti rumput laut, garam, gula kelapa, kemiri, pengembangan desa wisata,” ungkap Direktur PDPKT Hasrul Edyar. Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat BPIW, Kuswardono sangat mendukung gagasan Direktur PDPKT dalam pemenuhan kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil Terluar Khususnya pemenuhan kebutuhan potensi sumber daya. \"Kami berharap kunjungan ini bisa ditindaklanjuti dengan membentuk teamwork antara PDPKT Kemendes PDTT dan Pusat Pengembangan Kawasan Strategis Kementerian PUPR sehingga kegiatan ini bisa terealisasikan di Tahun 2019,” harapnya. Ia juga berharap, kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Kuswardono mengungkapkan, dikawasan strategis tersebut Kementerian PUPR pernah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah seperti jalan daerah, dana alokasi khusus (DAK) dan panitia urusan piutang negara sesuai proposal daerah yang menjadi prioritas untuk pengembangan desa wisata. Ia menyatakan, BPIW siap membuat komitmen bersama dengan Kemendes PDTT. MOU dilaksanakan sambil menunggu hasil konsultasi Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis dengan Kepala BPIW. Sebelum MoU, terlebih dahulu akan dibentuk team work antara PDPKT Kemendes PDTT dan BPIW PUPR sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan bersama mulai dari penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, identifikasi lapangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan bersama diawali dengan rapat tentang review dan perumusan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan bersama terutama di kawasan strategis PKT yang menjadi prioritas nasional seperti Aceh Singkil, Lombok Timur, Manggarai dan Maluku Tenggara Barat (MTB) pada akhir September 2018. (rls/Kemendes PDTT)