ARGA MAKMUR RU - Bupati Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Ir Mian didampingi Wabup BU, Arie Septia Adinata SE mengevaluasi 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 19 di antaranya belum menyelesaikan inventarisasi, penghitungan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah aset.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) BU, DR Haryadi SPd MM MSi saat pelaksanaan rapat di Ruang Pola, Jumat (26/1) kemarin.
Disampaikan Sekkab untuk mewujukan peraihan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), setiap OPD harus mampu menyelesaikan masalah aset. Namun ternyata masih banyak OPD yang belum menyelesaikan itu, bahkan jumlahnya mencapai 19 OPD.
\"Sebenarnya aset ini ada 2 model, ada yang masih dalam proses perbaikan dan ada pula yang masih dalam proses entri data, ternyata masih ada 19 OPD yang belum menuntaskan itu, bahkan 1 OPD tidak ada progres sama sekali, sengaja tidak saya sebutkan di forum ini, tetapi saya minta segera lakukan perbaikan agar kita bisa meraih predikat WTP,\" jelas lelaki yang mengawali karir sebagai guru olahraga ini.
Bupati BU, Ir Mian memberikan catatan keras kepada seluruh OPD yang belum tuntas masalah aset tersebut.
\"Bahkan banyak juga dari kecamatan, makanya saya tegaskan agar masing-masing OPD di kabupaten harus peka, selesaikan dengan baik dan tuntas, jangan menjadi penghambat atau penghalang untuk mendapatkan predikat WTP tersebut,\" tegasnya. (tie)
SEMENTARA ITU, usai dicopotnya Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkulu Utara (BU), Darlis SP MM yang saat ini mendapat jabatan fungsional di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BU, informasi beredar akan ada pencopotan pejabat susulan.
Bupati BU, Ir Mian ketika dikonfirmasi Radar Utara saat usai memimpin rapat evaluasi dan konsolidasi Kepala OPD di Ruang Pola Setdakab BU, Jumat (26/1) menegaskan, pencopotan setiap pejabat itu dikarenakan hasil evaluasi kinerja selama ini yang dinilai belum selaras dengan program Bupati dan Wabup BU.
\"Ini sifatnya dinamis, hari ke hari selalu saya evaluasi, bulan ke bulan pun begitu, jika kinerja tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tentu bernilai buruk bagi saya, ini tentunya menjadi tolak ukur dalam bertindak, makanya kita harapkan agar bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan,\" jelasnya.
Bahkan pasca pencopotan Kepala DTPHP BU, Kuasa Barus, SPt yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) DTPHP diharapkan bisa bekerja dengan baik apalagi menghadapi setiap permasalahan yang ada.
\"Untuk Plt DTPHP saya harapkan untuk sigap, apalagi saat ini kondisi beras sudah sangat mahal, saya kebetulan kemarin (Kamis, red) sudah meninjau langsung sumber produksi beras di BU seperti di Kemumu, Sido Urip, Sengkuang, Tanjung Agung Palik (TAP) dan kawasan lainnya untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dimana saat ini petani sedang melakukan penanaman jagung guna memanfaatkan waktu yang selama ini irigasi sedang diperbaiki. Namun saat ini sudah perbaikan, tidak hanya DTPHP, OPD lain seperti PU juga saya harapkan untuk bersinergi,\" ujar ayah 4 anak ini.
Wakil Bupati BU, Arie Septia Adinata, SE yang juga hadir dalam rapat evaluasi menegaskan prestasi kerja merupakan poin penting bagi seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memperoleh jabatan. Oleh karena itu pihaknya berharap seluruh pejabat dan ASN di BU bisa terus meningkatkan prestasi kinerja yang ada.
\"Urusan lainnya serahkan kepada kepala daerah, naik pangkat, dapat jabatan dan sebagainya, yang terpenting adalah ciptakan prestasi kinerja yang baik dan memang diakui,\" tandas lelaki yang baru saja melaksanakan ibadah Umroh ini.
Sekkab BU, DR Haryadi SPd MM MSi ketika dikonfirmasi Radar Utara menyampaikan pencopotan kepala DTPHP merupakan suatu langkah penyegaran dan bersifat biasa dalam pemerintahan.
\"Ini menjadi catatan bagi seluruh Kepala OPD dan pejabat eselon lainnya, tingkatkan kinerja masing-masing dan buktikan hasil yang nyata,\" demikian Haryadi. (tie)