ARGA MAKMUR RU - Ploting anggaran yang dipapar dalam APBD Bengkulu Utara (BU) 2018 dengan total Rp 867 miliar, secara jadwal idealnya bisa berjalan lebih awal. Maklum, anggaran yang disahkan pada 23 Desember 2017 itu, instrumennya sudah dirancang lebih dulu di masa pembahasan APBD-Perubahan 2017 silam. Tak hanya itu, verifikasi gubernur yang sudah dilakukan pun, didapati beberapa pos anggaran yang dinilai tidak merujuk pada regulasi penganggaran yang diamanahkan undang-undang. Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap, SE, saat dikonfirmasi RU tidak menyangkal adanya \"pelototan\" pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi dalam tahapan verifikasi gubernur yang sudah rampung dilakukan dan dibahas di badan anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). \"Pencermatannya lebih kepada administratif saja. Seperti pos anggaran, untuk pendidikan dan kesehatan yang semestinya, berdasarkan undang-undang memiliki besaran minimal 20 persen dari total APBD,\" papar Aliantor, kemarin. Politisi Golkar ini pun sepakat agar pelaksanaan kegiatan anggaran, khususnya fisik bisa dilaksanakan di awal tahun. Kajian Ali ini didasarkan pada pelaksanaan perencanaan anggaran yang sudah dilakukan di saat APBD-P 2017 lalu. Karenanya, lanjut Ali, proses tahapan pra pelaksanaan seperti persiapan hingga pelelangan, bisa dilakukan lebih cepat dan pelaksanaan kegiatan fisik, bisa dilakukan lebih cepat. \"Karena pertimbangan cuaca yang sulit diprediksi, cukup memberikan kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, pelaksanaan kerja anggaran di awal tahun, akan sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan dan serapan anggaran,\" tukasnya. Informasi saja, dalam finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018, terjadi kurva naik dan turun di beberapa pos anggaran. Dimulai dari anggaran pembangunan jembatan yang semula di angka Rp 5 miliar, berubah menjadi Rp 10 miliar. Anggaran itu, di antaranya untuk pembangunan jembatan di Desa Wonoharjo Kecamatan Giri Mulya akses penghubung Giri Mulya - Ketahun. Tak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan dalam pembangunan abotment jembatan ambruk mangkrak penghubung Kecamatan Hulu Palik-Kerkap. Penambahan juga terjadi untuk pos Alokasi Dana Desa (ADD) yang semula dianggarkan TAPD Rp 23 miliar, setelah mendapatkan sorotan berubah menjadi Rp 52 miliar. Lonjakan anggaran juga terjadi di Sekretariat DPRD dari Rp 25 miliar menjadi Rp 35 miliar disusul Sekretariat Daerah di angka Rp 31 miliar.
- Pemkab Kantongi Verifikasi Gubernur