Habiskan Rp 1,2 M, Apa Hasil Kunker Dewan?

• Alex; Umumkan Hasil Pemeriksaan Dewan

TUBEI RU - Badan Kehormatan DPRD Lebong (BK) mesti benar-benar merealisasikan pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lebong yang kedapatan membawa istri dalam kunker tahun anggaran 2017 ke Kota Cimahi dan Serang beberapa waktu yang lalu. Bahkan, BKD pun diminta untuk transparan dan mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lebong yang membawa istri dalam kunker tersebut. \"Kita sangat mengapresiasi sikap tegas BK Dewan yang akan memeriksa pimpinan dan anggota dewan yang membawa istri dalam kunker belum lama ini. Ini adalah sebuah sikap yang memang harus dilaksanakan oleh BK karena ini memang tugas mereka sebagai bagian dari pengawasan internal mereka sendiri,\" ujar Ketua Ikatan Pemuda Kabupaten Lebong, Alexander belum lama ini. Dirinya juga mendesak agar BK mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lebong yang membawa istri dalam kunker ke Cimahi dan Serang belum lama ini. \"Ini sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada masyarakat yang mereka wakili. Jangan kemudian, persoalan ini hilang begitu saja seperti debu dipinggir jalan,\" tegasnya. Di samping itu, pihaknya juga mendukung BK DPRD Lebong untuk memberikan sanksi sesuai dengan tatib yang berlaku di DPRD Lebong periode 2014-2019 terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lebong yang melanggar aturan tersebut. \"Konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan harus disertai dengan sanksi yang berlaku dalam tatib DPRD itu sendiri. Karena ini akan menjadi kredit point tersendiri, jika masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang jelas dari BK,\" katanya. Pada bagian lain, pihaknya juga mempertanyakan hasil kunker yang dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD Lebong, tidak hanya tahun anggaran 2017 saja, namun juga hasil kunker yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Terlebih, kegiatan kunker ini menelan dana yang cukup besar bahkan tak kurang dari Rp 1 miliar pada setiap kali tahun anggaran. \"Setiap tahun anggaran, kegiatan ini selalu dilaksanakan dengan dana yang lumayan besar serta tak kurang dari Rp 1 M dan ini khusus untuk kegiatan kunker saja, belum lagi kegiatan lain yang juga tujuannya ke luar daerah. Sekarang, patut kita bertanya apa hasil dari pelaksanaan kunker yang dilaksanakan para wakil rakyat. Berimplikasikah terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Lebong, atau sebaliknya kegiatan ini disinyalir menjadi kegiatan jalan-jalan terselubung saja dengan menggunakan dana daerah,\" pungkasnya. (eak)