Pembahasan APBD-P BU Masih Abu-abu

ARGA MAKMUR RU - Pembahasan APBD Perubahan 2017, masih belum jelas alias abu-abu. Meski sudah sempat menggelar rapat koordinasi terkait tingkat serapan anggaran APBD murni oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga saat ancang-ancang pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P 2017 dari eksekutif, belum jelas. Plt Sekkab BU, Dr Haryadi, MM, M.Si, saat dikonfirmasi RU mengaku, daerah tengah melakukan inventarisir tingkat serapan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski sudah melaksanakan rapat pembahasan serapan anggaran dengan seluruh OPD bersama dengan TAPD, Haryadi mengatakan, masih belum ada angka pasti potensi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). \"Belum ada angka pastinya. Kami belum mengarah ke sana (pengajuan KUA-PPAS APBD-P,red),\" kata Haryadi, kemarin. Tentang seliweran angka APBD-P yang sempat berada di angka Rp 50 hingga Rp 60 miliar? Haryadi menegaskan, pihaknya masih terus melakukan evaluasi tingkat serapan anggaran yang dipadukan dengan hasil evaluasi kerja anggaran dan tingkat serapan anggaran yang sudah dilakukan sebelumnya. \"Makanya, kita belum bisa menyebutkan angka. Karena saat ini masih dalam kajian dan evaluasi,\" ungkapnya. Terpisah, Ketua Bapemperda DPRD BU, Slamet Waluyo, SH, sebelumnya menegaskan, pengajuan KUA-PPAS APBD-P 2017 perlu dilakukan dengan segera. Desakan ini didasarkan dengan tingkat serapan hingga realisasi pekerjaan fisik di beberapa OPD yang relatif berjalan lambat. Karena itu, politisi Nasdem ini mengkritisi tingkat pengawasan regulator daerah terhadap kinerja perangkatnya di setiap OPD. \"Permasalahan serapan anggaran, memberikan dampak negatif pada kegiatan anggaran yang dijalankan. Minimal dari sisi waktu pengerjaan yang berpotensi dikejar waktu dan bisa asal jadi,\" tukasnya. (bep)